Skip to main content

ILMU POLITIK DIKATAKAN SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN


LATAR BELAKANG

Adakalanya pertanyaan yang paling mendasar muncul didalam benak kita semua mengenai apakah ilmu politik itu bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan (science) atau tidak. Kendati ilmu politik sudah lahir pada akhir abad ke-19, yang bisa dikatakan bahwa ilmu politik sangatlah tua, tetapi masih banyak para ahli politik yang mengemukakan pendapatnya mengenai permasalahan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan atau tidak.
Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk meninjau dan menjawab pertanyaan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan atau tidak. Sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa arti definisi dari ilmu politik dan ilmu pengetahuan.

DEFINISI ILMU POLITIK

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Di Indonesia kita teringat pepatah gemah ripah loh jinawi. Orang Yunani Kuno terutama Plato dan Aristoteles menamakannya sebagai en dam onia atau the good life. Secara etimologis politik berasal dari bahasa Yunani ”polis” yang berarti kota yang berstatus negara. Secara umum istilah politik dapat diartikan berbagai macam kegiatan dalam suatu negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.

Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politk yang berkaitan dengan masalah konflik dan consensus, yaitu:
1.      Menurut Rod Hague et al.: “politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan di antara anggota-anggotanya.
2.      Menurut Andrew Heywood: “Politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan , dan mengamandemenkan peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat lepas dari gejala konflik dan kerja sama.

Contoh beberapa pengertian ilmu politik yang lainnya:
1.      Menurut Bluntschli, Garner dan Frank Goodnow menyatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari lingkungan kenegaraan.
2.      Menurut Seely dan Stephen Leacock, ilmu politik merupakan ilmu yang serasi dalam menangani pemerintahan.

DEFINISI ILMU PENGETAHUAN

Ilmu pengetahuan adalah “the sum of coordinated knowledge relative to determined subjectartinya keseluruhan dari pengetahuan yang terkumpul menjadi suatu subjek tertentu. Sementara seorang ahli Belanda mengatakan : “Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis” (Wetenschap is geordende kennis, kennis is gesystematiseerde observatie).


Dibawah ini ada beberapa contoh pengertian Ilmu pengetahuan menurut para ahli:
1.      J. Haberer 1972, Ilmu pengetahuan adalah suatu hasil aktivitas manusia yang merupakan kumpulan teori, metode dan praktek dan menjadi pranata dalam masyarakat.
2.      J.D. Bernal 1977, Ilmu pengetahuan adalah suatu pranata atau metode yang membentuk keyakinan mengenai alam semesta dan manusia.
3.      Cambridge-Dictionary 1995, Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan yang benar, mempunyai objek dan tujuan  tertentu dengan sistim, metode untuk berkembang serta berlaku universal yang dapat diuji kebenarannya.

ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN ATAU TIDAK
Beberapa kalangan terpelajar mengasumsikan bahwa ilmu politik adalah suatu ilmu yang layak untuk disebut sebagai suatu ilmu pengetahuan, tetapi tidak semua masyarakat terutama kalangan sarjana bersepakat bahwasanya Politik adalah Ilmu, termasuk Prof. Soltau juga seorang Ilmu Politik mengakui bahwa ilmu politik bukanlah Ilmu, malah menyebutkan bahwa poltik lebih tepat dengan sebutan politics atau government. bahkan Prof. Mac Iver seorang sarjana Ilmu sosial, masih menyangsikan adanya ilmu politik.
Coba kita liat pengertian ilmu pengetahuan yang tadi sudah dijelaskan di atas, “Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara sistematis”, jika kita melihat pernyataan tersebut maka ilmu politik bias dikatakan sebagau ilmu pengetahuan, karena ilmu politik itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang kenegaraaan secara sistematis dan terstruktur.
Di bawah ini ada table yang akan membuat kita lebih jelas bahwa apakah ilmu politik bisa dikatakan ilmu pengetahuan atau tidak.




Berdasarkan table diatas kita bisa melihat bahwa ilmu politik tidak tercantum di dalamnya dan bisa kita sebut juga bahwa ilmu politik buakn termasuk ilmu pengetahuan, tapi jika kita lihat pernyataan berikutnya mengenai hubuangan ilmu poltik dengan ilmu lainnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu politik bisa kita sebut sebagai ilmu pengetahuan. Seperti yang akan dijelaskan dibawah ini.
Hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya
1.      Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi, yaitu dijelaskan bahwa, Ilmu politik mengatur kehidupan orang-orang Yunani , maka ”oikonomos” (ekonomi) adalah mengatur kemakmuran materil dari warganegara yunani. Di indonesia dapat dibuktikan hubungan tersebut sebagaimana tercantum alam UUD 1945c bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
2.      Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi, yaitu dijelaskan bahwa:
1)            sosiologi umum general sosiology, algemene sociologie)
2)            sebagai ilmu tentang pengelompokan dan hubungan-hubungan sosial.
3)            pol. dan ekonomi
4)            pol. dan antropologi
5)            pol dan sejarah
Dua pernyataan mengenai hubungan ilmu politik dengan ilmu lainnya mungkin sudah dapat lebih memperjelas bahwa ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan, karena ilmu politik berhubungan dengan ilmu ekonomi dan antropologi yang notabene kedua ilmu tersebut termasuk ilmu terapan, seperti yang kita lihat atau tertera pada table di atas.
KESIMPULAN
·         Dari beberapa penjelasan diatas saya dapat menyimpulkan bahwa ilmu politik adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana pikiran atau pendapat manusia secara bebas untuk mengkritisi gerak-gerik dari pemerintahan Negara.
·         Pendapat mengenai politik itu sebagai ilmu pengetahuan atau tidak, bersifat individual, maksudnya pendapat seseorang atau para ahli yang satu dengan yang lainnya berbeda menurut pemahaman mereka sendiri. Tapi jika saya boleh berbendapat politik termasuk ilmu pengetahuan, karena politik memiliki aspek filosofis, aspek ontologis, aspek epistimologi, espek aksiologi dan sistematis.









DAFTAR PUSTAKA


Comments

Popular posts from this blog

PENGARUH GLOBALISASI YANG MELUNTURKAN NILAI – NILAI NASIONALISME PARA REMAJA INDONESIA

A.Latar Belakang
Era globalisasi yang bergulir saat ini, telah merubah pola pikir remaja pada zaman dahulu menjadi remaja zaman sekarang yang terlalu berpikir ke arah budaya barat dan mengesampingkan budaya sendiri, yaitu budaya ketimuran. Arus globalisasi yang sangat deras membuat tidak adanya lagi atau kurangnya filter yang menyaring masuknya budaya barat ke dalam negeri sendiri, sehingga banyak remaja kita yang kehilangan kepribadian diri sebagai bangsa Indonesia.Hal itu dtunjukan dengan beberapa gejala yang muncul dalam kehidupan sehari – hari remaja zaman sekarang. Dari cara berpakaian banyak remaja kita yang berpenampilan menyerupai artis dengan berorientasi kepada budaya barat. Pakaian minim yang memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak kelihatan, telah menjadi trendatau gaya berpakaian para remaja pada era zaman sekarang. Padahal jelas – jelas cara atau gaya berpakaian seperti itu sama sekali tidak mencerminkan budaya kita, yaitu budaya ketimuran. Tak ketinggalan para …

ANALISIS PERSPECTIVE USERS TERHADAP 32 WEBSITE KEMENTERIAN RI DALAM PELAYANAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA

ABSTRAK
E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakatnya melalui dunia maya atau dunia elektronik seperti internet. E-government dibedakan menjadi empat tingkatan. Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website. Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail. Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik. Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di mana masyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Dalam perkembangannya di Indonesia, E-goverment belum mencapai tingkat tertinggi, mungkin hanya baru sampai tingkat yang kedua yaitu pemerintah menyediakan tempat atau website di internet untuk masyarakat,…